Connect with us

Politik

Bertemu DPD RI, Parlemen Korsel Berkomitmen Tingkatkan Investasi di Indonesia

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – DPD RI membahas peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel). Salah satunya adalah investasi di daerah-daerah untuk pembangunan daerah. Dalam dua tahun terkahir ini investasi Korea Selatan di Indonesia naik 80 persen dan perdagangan naik 20 persen.

Demikian salah satu pembahasan DPD RI dengan Ketua Parlemen Korea Selatan, Moon Hee Sang, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, pada Jumat (14/9/2018).

Kedatangan Moon Hee Sang disambut langsung oleh oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang bersama Pimpinan DPD RI dan BKSP DPD RI. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara.

Karena itu Oesman Sapta berharap ke depan ada kerjasama antar DPD RI dengan Parlemen Korea Selatan terkait investasi untuk pembangunan daerah tersebut.

“Presiden Jokowi baru pulang dari Korea Selatan, dan telah menandatangani memorandum of understanding untuk meningkatkan hubungan ekonomi untuk tahun 2020 agar mencapai 30 milyar dollar AS. Dan, Korsel datang ke Indonesia untuk mempertegas sekaligus menjajaki investasi di daerah-daerah,” tegas Oesman Sapta.

Karena itu, Senator asal Kalimantan Barat itu berharap agar ke depan hubungan persahabatan kedua negara semakin erat dan selalu terjalin kerjasama saling menguntungkan. “Korea Selatan juga diharapkan memberikan dukungan dalam pertemuan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia),” ujarnya.

Mengenai MIKTA kata Oesman, Indonesia sangat membutuhkan dukungan. Salah satu agendanya melawan terorisme, kerjasama ekonomi, pengembangan energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, pemeliharaaan perdamaian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan pelaksanaan demokrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Moon Hee Sang menjelaskan pertemuannya dengan DPD RI bertujuan untuk membahas peningkatan kerjasama antara kedua negara. Sebagai sesama negara berkekuatan menengah, Indonesia dan Korea Selatan harus selalu mempererat hubungan.

“Kami berdua membicarakan berbagai hal untuk meningkatkan kerjasama khususnya untuk memberikan dukungan kepada Indonesia dan Korea Selatan, sebagai negara kekuatan menengah dan anggota MIKTA. Saya berharap Indonesia ke depan tetap memegang peranan penting sebagai negara penting di MIKTA dan ASEAN,” ungkap Moon Hee Sang.

Menurut Moon Hee Sang, Korsel berkomitmen untuk selalu meningkatkan kerjasama investasi dengan Indonesia. Bahkan ke depan banyak proyek kerjasama yang akan dilakukan antar kedua negara.

“Dalam dua tahun terkahir ini investasi Korea Selatan ke Indonesia naik 80 persen dan perdagangan mengalami kenaikan 20 persen. Saya mohon dukungan dan perhatian besar dari Ketua DPD dan seluruh jajaran DPD agar seluruh investasi Korea Selatan dapat berjalan baik, aman, dan nyaman di Indonesia,” pungkas Moon.

Continue Reading
Click to comment

Politik

Hamburkan Anggaran, Ketua Fraksi PKS Minta Kemenag Batalkan Rencana Kartu Nikah

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, PKS DPR Jazuli Juwaini menilai rencana Kementerian Agama mencetak Kartu Nikah baru seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan langkah pemborosan anggaran karena tidak menambah fungsi dan manfaat.

“Kartu nikah jelas pemborosan karena ternyata sifatnya tambahan buku nikah bukan menggantikan. Buat apa? Kalau sekadar menunjukkan seorang sudah kawin, di KTP juga sudah ada. Database administrasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga sudah tercatat orang yang bersangkutan kawin dengan siapa,” kata Jazuli.

Menurut wakil rakyat Dapil III Provinsi Banten itu, kartu nikah Kemenag ini tidak menambah manfaat, tidak ada penambahan fungsi, karena fungsinya sudah ada di buku nikah dan KTP atau dokumen adminduk.

“Saya anggota Panja Undang-Undang Adminduk 2006, semangatnya saat itu adalah terwujudnya single identification number dengan hanya satu kartu saja yang memuat banyak informasi, bukan banyak kartu untuk jenis informasi yang sama,” kata anggota Komisi I DPR RI ini.

Bila alasannya untuk membangun sistem informasi manajemen pernikahan, Pemerintah semestinya menguatkan sistem koordinasi dan pelayanan publik lintas kementerian dalam membangun sistem online, bukan masing-masing kementerian membuat kartu. Ini bukan kerja sistem namanya.

Laki-laki kelahiran Bekasi tersebut meminta Pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil kebijakan yang efektif dan efisien terkait kartu-kartu yang bersifat administratif sejalan dengan amanat UU Adminduk. Jangan malah menimbulkan pemborosan dan kemubaziran.

Diingatkan Jazuli, APBN kita terbatas, sementara program-program prioritas kesejahteraan rakyat sangat banyak yang tidak tercover anggaran. Ke sana seharusnya anggaran dialokasikan.

“Dari mencetak kartu baru, lebih baik Kemenag mengalokasikan anggara ini ke lebih arah yang lebih baik seperti kesejahtraan guru di madrasah serta pesantren, untuk kesejahteraan penghulu dan penyuluh agama,” demikian Jazuli Juwaini.

Seperti diberitakan, Kementerian Agama meluncurkan kartu nikah sebagai pelengkap buku nikah yang sudah ada 8 November 2018. Ditargetkan satu juta kartu nikah disebarkan untuk pasangan yang baru nikah 2018. Untuk pasangan yang sudah menikah, suplai kartu nikah dilakukan bertahap.

Peluncuran itu ditandai dengan beroperasinya Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) berbasis web dan kartu nikah. Simkah berbasis web merupakan direktori data nikah yang terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kemendagri dan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) Kementerian Keuangan. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Bamsoet: Baleg Bersama Pemerintah Kebut Bahas RUU Kekerasan Seksual

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Berbagai tindak kekerasan seksual terhadap perempuan belakangan semakin marak terjadi. Terbaru tenaga honorer SMA Negeri VII Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Baig Nulir menjadi korban pelecehan seksual.

Melaporkan tindakan kekerasan yang dialami dirinya, Baiq Nulir malah dikriminalisasi dengan vonis penjara enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal, saksi UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam persidangan sudah menyatakan, yang dilakukan Baiq Nuril tidak melanggar UU ITE.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim seperti kekurangan dasar hukum dan terkesan tidak cermat lantaran tidak adanya UU Penghapusan Kekerasan Seksual yang menjadi dasar utama pembelaan terhadap kaum perempuan.

“Apa yang terjadi terhadap Baiq Nuril harus dituntaskan secepatnya, karena ini bukan hanya menyangkut pribadi beliau melainkan juga menjadi pembelaan terhadap harkat, derajat dan martabat perempuan umumnya,” kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan persnya, Senin (19/11).

Dikatakan, DPR RI bersama pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. “Setelah mendapat banyak masukan dari berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Panita Kerja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual DPR RI akan memformulasikannya ke dalam berbagai pasal-pasal,” kata politisi senior Partai Golkar ini.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual bukan hanya akan mengatur hukum terhadap pelakunya, tetapi juga akan memberikan perlindungan kepada korban. Terutama juga memfokuskan kepada tindakan pencegahan atau langkah preventif.

Berbagai pihak sudah dilibatkan dalam pembahasan RUU itu, antra lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Komnas Perempuan, Aliansi Cinta Keluarga Indonesia dan para pakar hukum pidana.

Pelibatan organisasi keagamaan dimaksudkan agar RUU tersebut bisa kuat secara aspek moral dan agama. Dengan demikian akan memperkuat ruh dalam implementasinya di lapangan.

Jika ada anggapan DPR RI tidak serius menyelesaikan RUU ini karena sebagian besar anggota dewan adalah pria, ini salah besar. Kekerasan seksual tak hanya terjadi pada perempuan saja, kaum pria dengan maskulinitasnya juga rentan terhadap kekerasan seksual.

“Disahkannya RUU itu akan menjadi salah satu jalan keluar agar tindak kekerasan seksual bisa diproses tuntas secara hukum. Sekaligus menjadi pegangan bagi para penegak hukum agar bisa memberikan keadilan,” demikian Bambang Soesatyo. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Leidena Sekar Nagari Raih Penghargaan ‘Icon PR Indonesia 2018’

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Eksistensi dan keberlangsungan sebuah organisasi, korporasi atau bangsa tidak hanya membutuhkan peran Public Relations (PR), tetapi juga pemimpin ulung dalam berkomunikasi kepada audiens.

Untuk mendorong hal tersebut, PR Indonesia kembali memberikan sejumlah penghargaan kepada praktisi PR dan pemimpin yang memiliki keunggulan dalam berkomunikasi.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI patut berbangga diri karena tidak hanya Ketua DPR RI yang mendapatkan penghargaan sebagai Best Communicators 2018.

Namun, Leidena Sekar Negari yang juga salah satu pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI juga menyabet penghargaan dalam Acara Jambore PR Indonesia yang di gelar di Klenteng Sam Poo Kong, Semarang baru-baru ini.

Leidena mendapatkan penghargaan “Icon PR Indonesia 2018”. Dena, sapaan akrabnya berhasil memenangkan kompetisi pemilihan duta Public Relations melalui esai yang berjudul ‘Meramu Narasi Membentuk Reputasi’.

Dalam tulisannya, Dena menggambarkan kesehariannya menjadi seorang Praktisi Public Relations DPR RI sebagai lembaga politik sekaligus legislatif di Indonesia. Bagaimana setiap instansi memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lainnya.

“Awalnya saya mengikuti Icon PR Indonesia karena ingin memperkenalkan DPR kepada masyarakat dibidang public relations dan kemudian membuat tulisan mengenai dinamika yang ada di DPR dari cara komunikasi anggota DPR sampai dengan Anggota DPR RI sebagai orator politik,” papar Dena.

Di DPR RI, kata Dena, ada 560 Komunikator Politik yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, sehingga Humas dituntut mengikuti perkembangan situasi politik dan mendapatkan informasi seluas-luasnya dari media maupun stakeholder.

Bagi lulusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro ini, menjadi seorang PR adalah passion, bagaimana kekuatan narasi dan komunikasi non verbal bisa merubah situasi yang tadinya terlihat buruk sehingga bisa diterima baik dimata publik.

Sementara itu, founder dan CEO PR INDONESIA Asmono Wikan berpendapat, sudah sepantasnya fungsi-fungsi komunikasi tidak hanya ada di dalam diri setiap praktisi PR, tapi sudah menjadi DNA yang tertanam di semua pelaku organisasi/korporasi, termasuk para pemimpinnya.

Menurut dia, salah satu tugas yang melekat pada seorang pemimpin adalah menjadi komunikator. Sejarah mencatat, para pemimpin hebat adalah para komunikator ulung. Mereka bisa menyampaikan pesan secara jelas dan jernih kepada publik pada situasi yang terus berubah.

Dia juga menyampaikan kriteria yang membuat Leidena menjadi Icon PR Indonesia 2018, yakni sejumlah prestasi dan pengalamannya dalam berorganisasi.

“Setelah kami putuskan yang membuat Leidena menjadi pemenang antara lain karena dia masih muda, punya karya dan punya prestasi, serta memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan komunikasi kepada publik,” tutur Asmono Wikan. (tanjung)

Continue Reading

BERITA POPULER