Connect with us

Politik

Bertemu DPD RI, Parlemen Korsel Berkomitmen Tingkatkan Investasi di Indonesia

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – DPD RI membahas peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel). Salah satunya adalah investasi di daerah-daerah untuk pembangunan daerah. Dalam dua tahun terkahir ini investasi Korea Selatan di Indonesia naik 80 persen dan perdagangan naik 20 persen.

Demikian salah satu pembahasan DPD RI dengan Ketua Parlemen Korea Selatan, Moon Hee Sang, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, pada Jumat (14/9/2018).

Kedatangan Moon Hee Sang disambut langsung oleh oleh Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang bersama Pimpinan DPD RI dan BKSP DPD RI. Pertemuan tersebut sebagai tindak lanjut atas kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan untuk membahas peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara.

Karena itu Oesman Sapta berharap ke depan ada kerjasama antar DPD RI dengan Parlemen Korea Selatan terkait investasi untuk pembangunan daerah tersebut.

“Presiden Jokowi baru pulang dari Korea Selatan, dan telah menandatangani memorandum of understanding untuk meningkatkan hubungan ekonomi untuk tahun 2020 agar mencapai 30 milyar dollar AS. Dan, Korsel datang ke Indonesia untuk mempertegas sekaligus menjajaki investasi di daerah-daerah,” tegas Oesman Sapta.

Karena itu, Senator asal Kalimantan Barat itu berharap agar ke depan hubungan persahabatan kedua negara semakin erat dan selalu terjalin kerjasama saling menguntungkan. “Korea Selatan juga diharapkan memberikan dukungan dalam pertemuan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia),” ujarnya.

Mengenai MIKTA kata Oesman, Indonesia sangat membutuhkan dukungan. Salah satu agendanya melawan terorisme, kerjasama ekonomi, pengembangan energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, pemeliharaaan perdamaian, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, dan pelaksanaan demokrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Moon Hee Sang menjelaskan pertemuannya dengan DPD RI bertujuan untuk membahas peningkatan kerjasama antara kedua negara. Sebagai sesama negara berkekuatan menengah, Indonesia dan Korea Selatan harus selalu mempererat hubungan.

“Kami berdua membicarakan berbagai hal untuk meningkatkan kerjasama khususnya untuk memberikan dukungan kepada Indonesia dan Korea Selatan, sebagai negara kekuatan menengah dan anggota MIKTA. Saya berharap Indonesia ke depan tetap memegang peranan penting sebagai negara penting di MIKTA dan ASEAN,” ungkap Moon Hee Sang.

Menurut Moon Hee Sang, Korsel berkomitmen untuk selalu meningkatkan kerjasama investasi dengan Indonesia. Bahkan ke depan banyak proyek kerjasama yang akan dilakukan antar kedua negara.

“Dalam dua tahun terkahir ini investasi Korea Selatan ke Indonesia naik 80 persen dan perdagangan mengalami kenaikan 20 persen. Saya mohon dukungan dan perhatian besar dari Ketua DPD dan seluruh jajaran DPD agar seluruh investasi Korea Selatan dapat berjalan baik, aman, dan nyaman di Indonesia,” pungkas Moon.

Continue Reading
Click to comment

Politik

PKB Minta Pemerintah Perhatikan Pesantren dengan Anggaran

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Kalangan DPR terus berusaha agar pesantren mendapat perhatian dari pemerintah. Karena itu RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan dianggap penting untuk mengakomodir dan pengembangan pesantren.

“Kita upayakan agar RUU Pesantren ini selesai akhir 2018, makanya kita dorong agar Bamus bisa masuk pada Kamis (20/9/2018) besok,” tegas Ketua Fraksi PKB H Cucum Ahmad Syamsurijal seusai “Diskusi Public RUU Pesantren” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta,Rabu (19/9/2018).

Menurut Cucun, selama ini kondisi pesantren masih terpinggirkan dari dunia pendidikan. Pemerintah belum memberikan keberpihakan yang tinggi. “Karena itu politik legislasi RUU PPK secara umum, pentingnya penyelenggaraan pendidikan keagamaan. Terutama berbasis masyarakat yang selama ini berkontribusi untuk mencerdaskan masyarakat,” ujarnya.

Secara spesifik jati diri Pesantren selama ini kata Cucun, menjadi sistem norma (subkullur) yang mampu mentransformasikan nilai-nilai spiritual, moral dalam pembentukan character building di segala bidang kehidupan.

“Pesan dari RUU ini, keberadaan pesantren baik secara arkanul ma’had maupun secara ruuhul ma’had telah diatur tanpa menghilangkan kemandirian dan karakteristik Pesantren,” tutur Cucun.

Anggota Komisi IV DPR itu menilai  saat ini masih banyak penyelenggaraan pesantren dan pendidikan keagamaan mengalami ketimpangan pada aspek pembiayaan. Sehingga membutuhkan dukungan sarana prasarana, sumber daya manusia bermutu dan lain-lain.

Sehingga menjadi penting keberpihakan negara terhadap pesantren dan pendidikan keagamaan, agar memiliki kompetensi dan keunggulan yang berdaya saing global.

Hal-hal pokok yang diatur dan perlu masukan untuk disempumakan dalam RUU PPK secara garis besar berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, penormaan secara aplikatif terkait dengan pengembangan 3 (tiga) peran Pesantren: sebagai lembaga pendidikan, sebagai lembaga penyiaran ajaran agama (dakwah Islam), dan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Kedua, pengaturan mengenai pendirian pesamren bersifat fleksibel, tidak dibatasi pengakuannya hanya berdasarkan legal formal semata. Karena terdapat 28 ribu lebih pesantren yang sebagian besar masih berbentuk salafiyah.

Ketiga, Pemerimah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban mengalokasikan pendanaan dalam penyelenggaraan Pesamren dan Pendidikan Keagamaan.

Dengan mengedukasi dan mendampingi institusi keagamaan tersebut diharapkan mampu menjalankan akuntabilitas, dan terhindar dari potensi praktek penyimpangan adimisntrasi.

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah: Kacau Kalau Sandiaga Uno Disebut Ulama

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah sepertinya terusik dengan penyebutan ulama untuk Sandiaga Uno seperti diungkpkan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Karena penyebutan itu justru mengacaukan cara berpikir oleh simbol dan merek-merek yang tidak perlu.

“Saya tak sepakat dengan Pak Hidayat Nur Wahid soal penyebutan Sandiaga Uno sebagai ulama. Sebab, ini terjadi kekacauan cara kita dalam berpikir, karena tersudut oleh simbol, istilah dan merek yang tidak perlu. Seperti harus ulama, harus tidak,” tegas mantan politisi PKS itu di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Menurut Fahri, makna kata ‘ulama’ adalah ilmuwan, sekolahnya agama, agamawan, hafal al-Quran, hadis dan sebagainya. Sedangkan mantan Wagub DKI Jakarta, Sandiaga Uno adalah pedagang atau dalam bahasa kampungnya Tajir. “Jadi, bukan ulama,” ujarnya.

Karena itu lanjut Fahri, kalau pedagang seperti Sandi disebut ulama malah menjadi repot. “Kalau santri masih mungkin karena mau belajar nyantri. Cuma ini karena orang itu tertuduh, KH Ma’ruf Amin ulama, Sandi ulama juga? Ya nggak bisa begitu. Ada ketegorisasinya,” pungkasnya..

 

Continue Reading

Politik

Fahri Hamzah Mengaku Netral di Pilpres 2019

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Mantan politisi PKS Fahri Hamzah menyatakan jika dirinya netral dalam pilpres 2019 nanti, karena masaih banyak masalah. Baik terkait dengan PKS, banyak kader yang dipecat dan lain-lain.

“Jadi, saya netral netral sekarang, karena masih banyak masalah. Khususnya di PKS sendiri, banyak kader yang dipecat Sohibul Iman,” tegas Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Karena itu pula kata dia, dirinya tidak menjadi Timses Jokowi – Ma’ruf Amin atau Prabowo – Sandi. “Untuk pilihan, saya tetap punya jagoan. Nanti baru saya sampaikan,” katanya singkat.

Selama ini Fahri Hamzah berseberangan dengan Sohibul, karena telah memecat dirinya dari PKS tanpa alasan hukum yang benar. Fahri pun menggugat ke pengadilan dan PTUN, dan menang. Sehingga PKS diharuskan membayar denda Rp 30 miliar.

Namun putusan itu belum ditindaklanjuti oleh PKS. Yang terjadi malah pemecatan terus dilakukan menjelang pilpres 2019 ini. Terutama kader-kader yang dinilai bersebarangan dengan Sohibul Iman.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri Hamzah dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel yang dibacakan pada tanggal 7 Desember 2016.

“Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000.000 (tiga puluh milliar rupiah).” Demikian bunyi salah satu amar putusan Majelis Hakim yang dikutip dari Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Minggu (5/8/2018).

Apabila oknum pimpinan PKS tidak mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atau PK yang diajukan itu ditolak oleh Mahkamah Agung maka Fahri Hamzah berhak menerima ganti rugi immateriil sebesar Rp 30 milliar rupiah.

Continue Reading

BERITA POPULER