Connect with us

Nasional

Walau Beda di Pilpres, Erick Thohir dan Sandi Tetap Sahabat

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com – Beda Pandangan Politik bukan lah membuat kita bermusuhan atau memutuskan tali persahabatan, hal itu di tunjukkan Eric Thohir dan Sandiaga Uno.

Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berpelukan dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin, Erick Thohir, pagi ini, Sabtu (8/9/2018).

Sandiaga dan Erick Thohir bertemu di acara akad nikah putra Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Saat itu, Erick baru saja keluar dari lokasi akad, rumah dinas Bambang Soesatyo, di Jalan Widya Chandra III, Jakarta, Sabtu (8/9/2018). Di waktu yang sama, Sandiaga tiba di lokasi.

Erick yang mengenakan kemeja biru tua langsung menyambut dan memeluk hangat Sandiaga yang mengenakan baju batik ungu dan peci warna hitam. Keduanya tersenyum.

Sandiaga dan Erick Thohir merupakan pebisnis dan memiliki hubungan persahabatan. Namun di Pilpres 2019, keduanya berpisah jalan. Sandiaga menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, yang menjadi lawan Jokowi, sementara Erick memimpin tim pemenangan Jokowi.

Meski berseberangan, Sandiaga menyebut persahabatan antara dirinya dan Erick abadi.

“Pertama, pertemanan kita abadi, jadi itu enggak ada yang harus diragukan. Kedua, saya belum bisa berkomentar karena saya belum bicara sama Beliau dan saya pasti akan meminta waktu untuk bertemu Beliau,” ucap.

Berikut Biografi persahabatan Eric Thohir dan Sandiaga Uno :

(Wahyu)

Nasional

KPK Periksa Zulhas, Adik Ketum PAN, Pakai Uang Korupsi Untuk Rakernas Persatuan Tarbiyah

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, Selasa, 18 September 2018.

Wakil Ketua Majelis Pembina Tarbiyah (Perti) itu sedianya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan, bos CV 9 Naga, Gilang Ramadhan.

“Zulkifli Hasan dipanggil sebagai saksi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, melalui pesan singkatnya.

Dalam perkara ini, KPK juga telah menjerat Bupati Lampung Selatan yang juga adik kandung Zulkifli Hasan, Zainuddin Hasan.

Sebelumnya, KPK juga telah memeriksa Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Basri Bermanda, sebagai saksi kasus ini.

Kepada awak media, Basri waktu itu mengaku ditelisik penyidik KPK ihwal Rakernas Perti yang diselenggarakan beberapa waktu lalu. Kegiatan itu, kata Basri, dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Keterangan itu saja, keterangan Rakernas kami saja, pada 27-28 (Juli 2018) kemarin ya, yang dibuka oleh Pak JK,” kata Basri di kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 12 September 2018.

KPK menduga ada pemberian uang dari Gilang kepada Bupati Zainuddin Hasan terkait fee proyek sebesar 10-17 persen dari total proyek di lingkungan Dinas PUPR Lamsel. Selain Basri, pada hari ini, tim KPK juga memeriksa Sekjen Perti, Pasni Rusli.

Zainuddin juga pernah mengaku menerima uang dari kontraktor. Namun, ia mengatakan, uang itu rencananya akan digunakan untuk kegiatan tarbiyah atau pendidikan.

Hal itu dikatakan Zainuddin saat ditahan KPK pada Sabtu, 27 Juli 2018.

“Kami hanya membantu tarbiyah,” ujarnya.(Es)

Continue Reading

Nasional

Komite II DPD RI Susun RUU Kedaulatan Pangan

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Komite II DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) inventarisasi materi penyusunan RUU tentang Kedaulatan Pangan. Keberadaan RUU tersebut bertujuan untuk wujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Dan dengan adanya kedaulatan pangan tersebut Indonesia memiliki stok pangan yang dapat mencukupi kebutuhan nasional.

Dalam RDPU Komite II drngan Asosiasi Pengusaha Indonesia, GAPMMI, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan di Gedung DPD RI hari Senin (11/9), Senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi mengatakan saat ini Indonesia masih jauh dari kata Kedaulatan Pangan. Dimana masih banyak dilakukan impor pangan oleh pemerintah. Seharusnya pemerintah memfokuskan pada pengembangan sektor pangan dalam negeri.

“RUU ini sebenarnya bukan anti impor, tetapi bagaimana caranya kita memproteksi sektor-sektor pangan nasional. Baik yang besar ataupun yang kecil kita kuatkan,” ujarnya.

RUU ini diharapkan akan menjadi undang-undang yang bisa melingkupi Undang-Undang terkait lainnya seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan, UU No. 45   Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang  Perikanan.

“Pelingkupan ini diharapkan bisa memudahkan pencapaian kedaulatan pangan di Indonesia, bahkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan di luar negeri,” tambah Nawardi.

Sementara itu, Senator asal Provinsi Aceh, Sudirman, berharap agar RUU Kedaulatan Pangan ini bisa terwujud. Adanya RUU ini dapat mengatur mengenai pengelolaan pangan di daerah, mulai dari pengelolaan, distribusi, dan pemasaran.

“Kita tidak alergi terhadap investor-investor dari asing. Terkadang cara investor yang dari asing yang tidak menyatu dengan daerah. Dia kadang-kadang menjadi mafia. Proses yang tidak sinergi dengan masyarakat,” kata Sudirman.

Dia mengatakan menambahkan di daerah terdapat lahan-lahan kosong yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian. Tetapi hal tersebut masih belum diperhatikan oleh pemerintah, sehingga lahan tersebut tidak digunakan.

“Di Aceh tanah dan lahan masih luas. Tetapi bagaimana upaya kita untuk menggerakkan masyarakat untuk bertani. Di daerah itu banyak lahan, tetapi saat masyarakat akan mengalihfungsikan lahan, pemerintah tidak hadir,” ungkapnya.

Senator asal Sulawesi Tengah, Ahmad Syaifullah Malonda, mengatakan bahwa tahapan penting dalam perwujudan kedaulatan pangan adalah pada proses produksi.

“Yang penting di indonesia adalah produksi. Kalau produksi kita bagus, berarti segala sesuatunya bisa kita atur, apakah kita mengimpor atau mengekspor. RUU ini kita buat agar masyarakat bisa mendapatkan semua proses produksinya sampai panen. Kalau itu sudah ada, maka dapat diketahui cara mengaturnya,” jelas Malonda.

Continue Reading

Nasional

Komite I DPD RI Kunjungan Kerja Ke Papua Barat

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Komite I DPD RI melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Sorong, Papua Barat pada Senin (17/9).

Dalam kunjungan kerjanya, Komite I DPD RI dipimpin oleh pimpinan yang terdiri dari Wakil Ketua Jacob Esau Komigi (Dapil Papua Barat) dan Wakil Ketua Fahira Idris (Dapil DKI Jakarta).

Kedua pimpinan Komite I DPD RI ini didampingi oleh anggota yang terdiri dari Eni Sumarni (Dapil Jabar), Napa Johannes Awat (Dapil Kalteng) dan Abdul Qodir Amir Hartono atau yang akrab disapa Gus Ton (Dapil Jatim). Pimpinan dan anggota Komite I DPD RI diterima oleh Walikota Sorong, Lambert Jitmau beserta jajarannya di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kunjungan Kerja kali ini terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus diberikan dan diberlakukan untuk Provinsi Papua Papua Barat.

Dalam sambutan pengantarnya, Jacob Esau Komigi kembali mengingatkan bahwa pelaksanaan desentralisasi asimetris dalam bentuk otonomi khusus Papua Barat yang telah tertuang dalam UU merupakan komitmen Pemerintah Pusat memberikan kekhususan kepada Papua Barat berupa kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Papua Barat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua Barat. “Otsus harus dilanjutkan tetapi dengan rasa daerah, bukan Jakarta”, tegas Jacob.

Jacob menambahkan perlunya evaluasi UU Otsus Papua Barat dan Papua demi keberlanjutan dana otsus untuk pembangunan Papua Barat dan Papua. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul antara lain belum adanya Perdasus dan Perdasi di Papua dan Papua Barat, kemiskinan, pelayanan publik khususnya Pendidikan dan Kesehatan, keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi, relasi Pusat-Provinsi dan Provinisi Kab/Kota, dan kewenangan serta regulasi, dan kondisi sosial, politik dan keamanan yang mengancam keutuhan NKRI.

Walikota Sorong, Lambert Jitmau menyambut baik sikap politik Komite I DPD RI terhadap keberlanjutan otonomi khusus Papua Barat. Menurutnya, untuk mendapatkan otonomi khusus Papua dan Papua Barat ini merupakan perjuangan berat dari warga Papua beserta wakil – wakilnya di Jakarta.

Karena itu, Lambert meminta kepada semua pihak untuk memanfaatkan UU Otsus ini terutama keberadaan dana otsus untuik kesejahteraan warga asli Papua dan asal Papua. Menurutnya, dana otsus yang yang akan selesai 6 tahun lagi ini harus diperpanjang dengan melakukan evaluasi total terlebih dahulu. Dari aspek penggunaan, lanjut Lambert, dana otsus sudah cukup baik karena digunakan untuk 4 bidang prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Lambert menambahkan persoalan dana otsus sesungguhnya bukan di Pemerintah Pusat di Jakarta, melainkan di Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua. Selama ini Dana otsus ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemprov Papua Barat.

Masalahnya adalah Pemprov seringkali menahan dana otsus tersebut, tidak langsung dibagi ke Kabupaten/Kota. “Saya kaget kok Gubernur tahan dana otsus, untuk apa?”, tegas Lambert.

Sebagai contoh ditahun 2018 ini dana otsus untuk Papua Barat sebesar Rp. 7 triliun, namun sampai saat ini baru Rp. 3 triliun yang sudah dibagi ke Kabupaten/Kota. “Ini artinya daya serap dari Pemprov rendah toh? Kapan lagi mau habiskan yang Rp 4 triluin untuk masyarakat? Karena bulan–bulan ini sampai pada Desember nanti kami semua akan disibukan dengan laporan – laporan”, ujar Lambert.

Karena itu, menurut Lambert, terkait dana otsus perlu ada formula baru kedepannya. Pertama, Lambert mengusulkan agar dana otsus dibagi habis oleh pemerintah pusat berdasarkan prioritas (spesific grant) dan ditransfer langsung ke Kabupaten.Kota.

Meski Gubernur adalah koordinator Otsus dan wakil pemerintah pusat di daerah, Lambert secara tegas meminta Komite I DPD RI untuk menyampaikan aspirasi dana otsus Papua Barat ditransfer langsung kepada Kabupaten/Kota. “Mohon Komite I DPD sampaikan aspirasi ini kepada Mendagri dan Menkeu”, tambah Lambert.

Kedua, Lambert, terkait indikator penentuan jumlah dana otsus. Sejatinya dana otsus untuk Kabupaten/Kota berdasarkan indikator jumlah penduduk, bukan luas wilayah. “Kami ingin membangun SDM Papua Barat yang cerdas agar tidak semakin tertinggal dari Jawa, maka butuh dukungan dana otsus”, ujar Lambert.

Sebagai informasi, Kota Sorong yang memiliki penduduk paling padat di Provinsi Papua Barat mendapat dana otsus tahuj 2018 ini sebesar Rp. 160 M untuk membiayai 5 sektor prioritas yaitu kebijakan afirmasi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.

Menanggapi aspirasi dari Walikota Sorong tersebut, Komite I DPD RI berjanji akan memperjuangkan keberlanjutan UU Otsus Papua Barat. Fahira Idris menjelaskan bahwa seringkali aspirasi DPD RI tidak didengar ketika rapat tripatrit bersama DPR dan Pemerintah. Namun demikian, Fahira yakin dengan dukungan penuh dari warga Papua Barat ini aspirasi dari Papua Barat akan disetujui oleh DPR dan Pemerintah.

Continue Reading

BERITA POPULER