Connect with us

Daerah

Pendemo Beri Waktu Ruri Perbaiki Kinerja PDAM Tirta Kualo

Published

on

TANJUNGBALAI, Realitarakyat.com– Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (Dirut PDAM) Tirta Kualo, Tanjungbalai, Sumatera Utara, Ruri Prihatini Lubis diberi tenggat waktu 100 hari untuk memperbaiki kinerja perusahaan yang dia pimpin.

Bila tidak ada perbaikan, LSM Gilas mengancam bakal kembali melakukan aksi di depan kantor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tanjungbalai itu. “Bila tidak ada perbaikan, kami kembali melakukan demo,” kata Ketua Aksi LSM Gilas, Wandi Simangunsong kepada Ruri Prihantini.

Ruri didampingi tiga Dewan Pengawas PDAM Tirta Kualo menerima wakil dari LSM Gilas yang melakukan aksi di depan Kantor BUMD itu, Kamis (22/8), yakni Fatwar Noer, Maralelo Siregar dan Khuwalid Mingka. Sebelum diterima Ruri, para pendemo sempat melakukan aksi bakar ban bekas.

Saat dialog dengan Ruri, Wandi menyampaikan carut marutnya manajemen PDAM Tirta Kualo. Bahkan kredibilitas serta kompetensi Ruri juga sempat dipertanyakan dan komitmen yang bersangkutan tentang buruknya kinerja PDAM. Juga ditanya seringnya air macet dan kotor, membludaknya jumlah karyawan serta banyaknya pelanggan gelap.

Atas keraguan itu, Ruri mengaku, tengah berupaya melakukan perbaikan di internal PDAM Tirta Kualo. Ada beberapa poin penting yang dibenahi yakni perifikasi terhadap jumlah maupun legalitas karyawan serta pendataan keabsahan dari 23.000 pelanggan yang terdaftar,” kata Ruri.

“Saya tengah melakukan pembenahan di internal seperti verifikasi pegawai, keabsahan dari ke 23.000 pelanggan yang terdaftar. Saya mohon diberi waktu memperbaiki kinerja PDAM Tirta Kualo,” ujar Ruri.

Setelah mendengar penjelasan, para pendemo sepakat memberi Ruri waktu 100 hari untuk menyehatkan PDAM Tirta Kualo yang sudah bertahun-tahun sakit. Bila dalam tenggat waktu itu tidak tampak ada perbaikan, mereka bakal melakukan aksi dengan massa yang lebih besar. (ign)

Continue Reading
Click to comment

Daerah

Polisi Wilayatul Hisbah Razia Busana Di Pajak Langsa

Published

on

LANGSA, Realitarakyat.com– Petugas Dinas Syariat Islam Kota Langsa dan Polisi Wilayatul Hisbah (WH) kembali melakukan razia busana di jalan menuju pasar (pajak-red) ikan, Selasa (18/9) pagi.

Kepala Dinas Syariat Islam Langsa, Ibrahim Latif mengatakan, dari razia itu terjaring 22 perempuan mengenakan pakaian ketat dan lima orang tidak menggunakan hijab.

Pihaknya terus menggencarkan razia penertiban busana di kawasan jalan menuju pajak ikan Langsa, karena dari pantauan Realitarakyat.com, banyak ibu-ibu di kawasan itu yang tak menggenakan pakaian Islami. “Kita tugaskan aparat Wilayatul Hisbah menggelar razia dikawasan itu,” kata Ibrahim.

Selain menggelar razia, petugas juga mendatangi ibu-ibu yang tengah di pasar dan memberi mereka yang tak mengenakan jilbab. “Memang ada yang marah. Tapi, tidak sedikit mau menerima teguran itu dan berterimakasih.”

Ditambahkan, pihaknya terus berupaya agar semua warga muslim baik laki-laki maupun perempuan punya kesadaran untuk berpakaian sesuai dengan perintah Allah Swt.

“Kita berharap tidak ada orang Islam yang melecehkan syariat. Kalau ada yang orang Islam ke luar rumah mengenakan pakaian pendek, berarti dia telah telah melecehkan syariat.”

Menurut dia, melecehkan syariat atau agama bisa-bisa yang bersangkutan menjadi murtad. WA berharap kepada semua warga masyarakat yang muslim untuk berpakaian sesuai dengan perintah Allah SWT, yaitu pakaian yang iIlami menutup aurat, tidak ketat, tidak membentuk lekuk tubuh dan tidak transparan.

Kemudian yang terjaring razia, kata Ibrahim, pihaknya membawa mereka ke Kantor Dinas Syariat Islam untuk dilakukan pembinaan. “Kita panggil minta keluarga mereka membawa pakaian yang Islami. Selain itu, mereka juga kita minta menanda tangani pernyataan tidak mengulangi perbuatannya,” demikian Ibrahim Latif. (MS)

Continue Reading

Daerah

Geruduk DPRD, Ratusan Mahasiswa Langsa Minta Jokowi-JK Turun

Published

on

LANGSA, Realitarakyat.com– Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Langsa yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa menggeruduk DPRK Langsa, Selasa (18/9). Mereka meminta Jokowi-JK turun dari tahta kepresidanan, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pengamatan Realitarakyat.com, sebelum menuju DPRK Langsa, mahasiswa kumpul di Lapangan Merdeka. Sekitar pukul 10.00 WIB, mereka berjalan menuju gedung wakil rakyat, membawa sejumlah poster dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian Polres Langsa.

Di DPRK, ratusan mahasiswa itu disambut Ketua DPRK Langsa Burhansyah, Wakil Ketua DPRK Langsa T Hidayat dan beberapa anggota fraksi DPRDK. Di depan para wakil rakyat Langsa itu, secara bergantian perwakilan mahasiswa melakukan orasi.

Buharsyah mengatakan, apa yang dilakukan mahasiswa ini tidak melanggar aturan, karena setiap warga negara Indonesia berhak menyampaikan aspirasi di depan umum dan ini diatur dalam undang-undang.

Diakui, banyak program Pemerintah Pusat yang terlalu dipaksakan, sehingga merugikan pemerintah daerah dan khususnya masyarakat. “Bukan hanya anjloknya nilai tukar rupiah, tapi ada beberapa norma agama yang tidak patut dilaksanakan,” teriak Burhansyah dihadapan ratusan mahasiswa.

Selang beberapa menit, perwakilan mahasiswa mengadakan audensi dengan Ketua dan anggota DPRK Langsa, diruang Ketua DPRK setempat. Audiensi itu menghasilkan DPRK Langsa akan mengirimkan petisi ratusan mahasiswa ini ke DPR dan MPR RI.

“Ya, petisi yang telah ditandatangani bersama antara pimpinan dan anggota DPRK Langsa dengan perwakilan AMKA akan kita disampaikan kepada DPR RI dan MPR RI, Kamis (20/9),” sebut Burhansyah.

Selain itu, DPRK Langsa juga menolak Surat Edaran Menteri Agama RI, terkait volumen Adzan dan meminta agar pemerintah segera menghapus surat edaran tersebut.

Koordinator Lapangan aksi, Dedek Ardiansyah menegaskan, jika petisi AMKA ini tidak disampaikan ke DPR dan MPR RI, mereka akan datang lagi ke DPRK Langsa dengan jumlah yang lebih besar.

Sedikitnya ada tujuh petisi mahasiswa antara lain turunkan Jokowi-JK, benahi ekonomi, copot Lukman Hakim sebagai menteri, turunkan harga dan stop impor dan meminta TNI dan Polri netral termasuk dlam pemilu 2019. (MS)

Continue Reading

Daerah

Maneger PT. Tapian Nadenggan Minta AMPMB Bersabar

Published

on

Maneger PTTN Edy Apnarto didampingi stafnya dikawal personil polisi menyambut kedatngan aksi damai mahasiswa, pemuda dan masyarakat guna negosiasi mengajukan permohonan tuntutan kepihak pinpinan perusahaan dipusat (Jakarta)

Paluta – Ratusan Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu (AMPMB) melakukan aksi ujukrasa di depan Kantor Perkebunan, PKS PT. Tapian Nadenggan, rabu 12/9/2018 lalu. Hadirnya perusahaan raksasa PT. Tapian Nadenggan/Sinar Mas dan nama lainnya di tanah nenek moyang kita seyogiyanya membawa dampak positif terhadap iklim ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar sunat massal, pembagian paket gula manis, dan lainnya. Kini nama itu sudah menghilang dan timbulnya penderitaan baru, sungai mengalami kekeringan sehingga masyarakat terpaksa membeli air bersih setiap hari dikala musim kemarau 1 (satu) minggu lamanya akibat dari tata pengelolaan/penanaman kelapa sawit yang begitu dekat dengan sungai, sehingga masyarakatpun kembali dirugikan.

Akses jalan penghubung yang dahulu dan sekarang dinilai sangat merugikan masyarakat dengan banyaknya portal penutup badan jalan, sulitnya orang-orang yang mempunyai kepentingan hubumgan kekeluargaan melewati jalan perkebunan sehingga perlu dibuka, sulitnya ternak masyarakat masuk kedalam perkebunan, dan paret/ parit untuk keamanan kebun terlalu dekat dengan bahu jalan disepanjang Jalan yang mengakibatkan longsor.

Dalam orasi unjukrasa 6 point tuntutan prioritas Aliansi Mahasiswa Pemuda Masyarakat Bersatu (AMPMB) Halongonan Timur sebagai Ketua Aksi Habibi P. Harahap, Koordinator Aksi Sahbudin Harahap, Hendra Ibarahim Siregar, Koordinator Lapangan Raja Nauli Hasibuan, N. Habibi Tanjung menuntut.

“Putra-putri daerah secepatnya direkrut  sebanyak-banyaknya untuk bekerja di PT. Tapian Nadenggan, realisasikan kebun plasma dari kebun inti, realisasikan CSR secara rutin berkelanjutan: pendidikan (beasiswa berperestasi), kesehatan (posyandu dan lainnya), infrastruktur jalan sarana dan prasarana umum, Tim bantuan luar yang disewa yang seyogiyanya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia (NKRI) dan obyek vital Negara secepatnya di kembalikan   kepangkuan ibu pertiwi, Penanaman budidaya kelapa sawit yang dilakukan PT. Tapian Nadenggan yang berada disekitar sungai agar langsung ditebangi sesuai ketentuan DAS (Daerah Aliran Sungai), dan Kontraktor/rekanan lokal jangan hanya sebagai pelengkap, disuarakan Ketua Aksi Habibi P. Harahap.

Akhirnya Maneger PT. Tapian Nadenggan Edy Apnarto didampingi stafnya dikawal personil polisi menyambut kedatngan aksi damai mahasiswa, pemuda dan masyarakat guna negosiasi mengajukan permohonan tuntutan kepihak pinpinan perusahaan dipusat (Jakarta). Maneger meminta AMPMB bersabar menungguk jawaban dari pusat selama 14 hari. Apa jawaban pinpinan pusat itu kita akan bacakan di depan mahasiswa, pemuda dan masyarakat.

“Perusahaan bukan kecil, dilenkapi dengan izin, seharusnya yang menjawab adalah Bupati Paluta, DPRD Paluta, LH Paluta, dan Disnaker Paluta. Kalau saya sebagai meneger adalah pekerja, jelasnya.

Selanjutnya Maneger berharap kepada mahasiswa, pemuda dan masyarakat dapat bekerja sama yang baik. “Tepung jangan rusak dan rambut jangan putus. Barang siapa yang pandai meniti bui mudah mudahan selamat badan keseberang”,ucapnya.(Haryan)

Continue Reading

BERITA POPULER