Connect with us

Politik

Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf Amin Berinisial M

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy mengatakan, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin akan berinisial M. Ketika ditanya apakah M yang dimaksud adalah Muhammad Jusuf Kalla, Romy enggan mengiyakan.

“Pokoknya laki-laki. Sangat senior. TKN akan dipimpin oleh putra terbaik dari luar Jawa. depannya M lagi. Insyaallah orang tersebut mampu mengkoordinasikan seluruh kekuatan yang ada di tubuh koalisi parpol Pak Jokowi dan memiliki komunikasi yang baik dengan semua kalangan,” kata Romy di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8/2018).

Menurut Romy, siapa yang menempati Ketua Tim Kampanye Nasional akan diumumkan dalam waktu dekat. Selain itu ketua tim pemenangan juga sudah memiliki kedekatan dengan Jokowi sejak lama.

“Jadi kita tunggu saja. Pada saatnya kita akan sampaikan. Insyaallah hari ini atau besok. Yang jelas dia senior, memiliki pengalaman dalam pemerintahan, sangat mengawal pemerintahan Jokowi, dan memiliki hubungan dan komunikasi yang sangat luas. inisialnya M,” pungkasnya.

Sebelumnya, sekjen parpol koalisi Jokowi mengumumkan struktur organisasi tim kampanye nasional.  Seluruh ketum parpol koalisi akan tergabung dalam tim kampanye. Tim kampanye juga akan berisi 225 jubir dan koordinator wilayah dari 34 provinsi di Indonesia.

 

Continue Reading
Click to comment

Politik

Jazuli Minta Jokowi Percepat Penangan Korban Gempa Lombok

Published

on

JAKARTA, Realitarakyat.com– Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercepat penanganan korban gempa Lombok karena intensitas gempa masih terus dan banyaknya korban yang belum atau minim sekali tersentuh bantuan.

“Prioritas utama Pemerintah saat ini adalah menyelamatkan korban jiwa. Artinya, nyawa masyarakat setempat yang terkena bencana. Pemerintah Pusat jangan berpikir untung atau rugi, citra dan lain sebagainya untuk membantu para korban, yang benar-benar membutuhkan pertolongan,” kata Jazuli kepada Realitarakyat.com. Selasa (21/8).

Anggota Komisi I DPR RI ini pekan sebelumnya telah mengunjungi dan menyerahkan bantuan dari Fraksi PKS DPR RI untuk korban gempa Lombok. “Saya bersama beberapa anggota Fraksi PKS melihat penanganan korban gempa masih lambat. Bahkan banyak wilayah yang sulit dijangkau untuk menyalurkan bantuan. Untuk itu, kami dari Fraksi PKS mendukung penetapan gempa Lombok sebagai bencana nasional.”

Wakil rakyat dari Dapil Provinsi Banten I tersebut mengemukakan sejumlah alasan buat menetapkan gempa lombok sebagai bencana nasional sekaligus menepis keraguan dari Pemerintah Pusat soal penetapan bencana nasional.

Pertama, kata Jazuli, harus dilihat kondisi faktuil penanganan korban gempa yaitu derita rakyat NTB. “Itu dulu yang dilihat sebagai prioritas, jangan hal-hal lain. Faktanya, korban besar, kerusakan luas, ekonomi lumpuh dan DPRD Provinsi NTB juga sudah merekomendasikan agar menjadi bencana nasional.

Kedua, lanjut laki-laki kelahiran Bekasi ini, kami sudah melihat dan mengevaluasi penanganan korban sejak tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi di lapangan yang lambat dan tidak merata karena berbagai kesulitan.

Selain itu juga banyak keluhan yang diterima di lapangan bahkan akses korban terhadap bantuan sangat sulit. “Ini yang harus jadi prioritas Pemerintah agar sistem dan manajemen penanganan bencana lebih kuat dan komprehensif sehingga keluhan dan keterbatasan yang dirasakan rakyat korban bencana dapat segera diatasi secara baik dan komprhensif.”

Jadi, kata Jazuli, soal penetapan bencana nasional ini semata-mata bagaimana upaya untuk menghadirkan proses tanggap darurat, rekonstruksi dan rehabilitasi yang lebih kuat dan tuntas dengan dukungan penuh sumber daya nasional termasuk pendanaan APBN yang memang tersedia dana on call untuk kondisi bencana nasional.

Ketiga, jelas dia, soal pariwisata. Jazuli menilai justru ketika penanganan korban dan proses rekonstruksi dan rehabilitasi berlangsung cepat dan efektif dengan penetapan bencana nasional, itu segera memulihkan kondisi pariwisata di NTB khususya lombok.

Sekarang saja sudah muncul kritisme dan suara-suara miring masyarakat internasional soal besarnya korban dan lambatnya penanganan bencana. Artinya kepercayaan internasional termasuk wisatawan sangat ditentukan dari kecepatan dan keefektifan penanganan bencana.
“Kami anak bangsa khususnya dari Fraksi PKS DPR RI berharap. dengan penetapan bencana nasional, penanganan bencana gempa Lombok lebih baik, cepat dan efektif,” demikian Jazuli Juwaini. (tanjung)

Continue Reading

Politik

Diperintah Jokowi, Sri Mulyani Mundur dari Timses Pilpres

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku diperintah Presiden Jokowi untuk mundur dari Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.

“Sesuai perintah Presiden, saya ditugaskan untuk fokus mengelola keuangan negara saja. Bapak Presiden melihat kepentingan yang lebih besar dari sisi perekonomian,” tegas Sri Mulyani di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Instruksi Jokowi itu disambut baik oleh Sri Mulyani. Menurutnya, keuangan negara memang membutuhkan perhatian lebih. Oleh sebab itu, wanita yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut tidak terlalu mempersoalkan apabila keluar dari struktur tim kampanye nasional.

“Saya memang selama ini sudah menyampaikan, saya fokus ke keuangan negara. Menurut saya memang situasi membutuhkan perhatian penuh,” ujarnya.

Saat ditanya apa partai politik Koalisi Indonesia Kerja memasukkan namanya ke tim kampanye nasional tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, ia hanya tersenyum, lalu menjawab, “Pokoknya saya katakan, saya fokus ke APBN.”

Diketahui, dalam susunan tim kampanye nasional yang diserahkan partai politik koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), nama Sri Mulyani masuk menjadi salah seorang dewan pengarah.

Selain Sri Mulyani, ada pula nama Jusuf Kalla, Try Sutrisno, Puan Maharani, Pramono Anung, Agung Laksono, Akbar Tanjung, Sidarto Danusubroto, Siswono Yudo Husodo, Dimyati Rois dan Laksamana TNI (Purn) Marsetyo.

Continue Reading

Politik

DPR akan Panggil Menkes RI dan MUI untuk Jelaskan Vaksin MR

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua Komisi IX DPR FPPP Irgan Chairul Mahfiz menyatakan sepakat dengan Majelis Ulama Indoensia (MUI) yang meminta pemerintah segera mencari alternatif lain dari vaksin measles rubella (MR), yang diduga mengandung babi.

Karena itu Komisi IX DPR akan memanggil Kemenkes RI untuk membahas masalah vaksin MR tersebut. “Pada awal September akan kita panggil untuk menjelaskan validitas dari rekomendasi yang dikeluarkan MUI dan solusinya,” tegas Irgan di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Setelah pembahasan tersebut, DPR dan pemerintah akan bersikap apakah pemerintah tetap menggunakan vaksin MR atau mencai produk alternatif lain yang berbahan halal.

“DPR akan mendorong Kemenkes menggunakan vaksin dari yang berbahan halal, kecuali jika belum ditemukan vaksin selain MR,” ujarnya.

Selain itu Komisi IX DPR akan koordinasi dengan Komisi VIII DPR untuk meminta MUI juga menjelaskan soal vaksin MR tersebut. “Kemenkes bagian dari pemerintah, maka harus ikut bertanggungjawab, dan MUI terhadap hasil observasi yang dijalankan sampai ditemukan vaksin rubella haram dimaksud,” pungkasnya.

Sebelumnya pada Senin (20/8/2018) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan vaksin measles rubella (MR) itu haram karena mengandung babi. Meski begitu, MUI memperbolehkan penggunaannya bagi umat Islam selama belum ada alternatif vaksin MR yang halal.

“Penggunaan vaksin MR produk dari SII pada saat ini dibolehkan (mubah) hukumnya karena ada kondisi keterpaksaan (darurat syariah) dan belum ditemukan vaksin MR halal dan suci,” kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin, di Gedung MUI, Jakarta, Senin (20/8).

Keputusan ini tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi yang diputuskan pada 20 Agustus 2018. Di sisi lain, Hasanuddin meminta pemerintah untuk segera menyediakan vaksin MR yang halal untuk masyarakat.

“Pemerintah wajib menjamin vaksin halal untuk vaksin imunisasi untuk masyarakat,” tutur Hasanuddin.

 

Continue Reading

BERITA POPULER