Connect with us

Kriminal

Aliansi Mahasisa Paluta Jakarta Minta KPK Tangkap Bupati Paluta Bachrum Harahap

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com. – Aliansi mahasisawa asal Paluta di jakarta mendangi kantor KPK guna meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi menagkap Bupati Padanglawas Utara (Paluta), Drs Bachrum Harahap.

aliansi Mahasiswa Paluta Jakarta saat melakukan demo di Gedung KPK. Jumat (3/8/2018)

Hal itu di katakan Lukman Siregar saat orasi di Halaman kantor KPK , Jakarta, Jumat (3/8/2018).

“Kami atasnama Aliansi Mahasisa Paluta Jakarta, meminta Kepada KPK agar menagkap Bupati Paluta Bachrum Harahap”. “Ucap Lukman Siregar.

Menurut Lukman, selama ini banyak penyelewengan di kabupaten Paluta, namun kelihatannya, DPRD Paluta dan Aparat penegak hukum , mulai dari Kepolisian dan kejaksaan yang ada di paluta diam tidak berkutik, seakan akan ikut menikmati uang – uang haram tersebut.

“Di bawah kendali dua priode Drs Bachrum Harahap sebagai Bupati Paluta, sangat jadi pertanyaan besar , tingginya dana yang masuk untuk Kabupaten Paluta ini namun realisasinya tidak ada, bahkan kami telah banyak menyerahkan data ke kejaksaan Tinggi Sumut, namun tiddak ada responnya, Untuk itu kami minta KPK agar segera turuntangan untuk memproses kasus – kasus di paluta.” Ucapnya.

Lanut Lukman, sejak tahun 2003 teman – teman di Paluta telah melakukan aksi di Kejaksaan Tinggi Sumut , akan tetapi tidak pernah di respon.

Lukman Siregar juga membacakan beberapa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bupati paluta Bachrum Harahap , Di antaranya anggaran dana belanja rutin Tapsel Tahun Anggaran (TA) 2002-2004 senilai Rp7,5 miliar, dan hingga saat ini dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejari Padangsidimpuan.

“Tetapi tidak ada tindak lanjut penuntasan kasus itu. Ini karena diduga ada kongkalikong antara aparat penegak hukum dengan bupati,” ujarnya.

Setelah terpilih menjadi Bupati Padang Lawas Utara, lanjut mahasiswa, Bachrum Harahap kembali mengulang sejarah korupsi yang lebih parah mulai dari APBD 2009 diduga diselewengkan senilai Rp1,5 miliar dengan realisasi 94,04 persen dari anggaran.

Disebutkan, jika ditinjau ke lapangan pertapakan kantor bupati dinilai fiktif. Kemudian ada proyek padat karya di Dinas Kemenakertrans Paluta yang asal-asalan dan ada dugaan proyek fiktif. Kasus ini sudah dilaporkan ke Poldasu.

Selain itu, kata Lukman, dana Bansos Provsu ke Kabupaten Padang Lawas Utara Rp97 miliar yang dinilai sampai saat ini tidak ada realisasinya. Lebih parah lagi pembangunan Masjid Raya di Gunung Tua dinilai anggarannya di mark-up sesuai temuan BPK RI.

selain itu, Lukman juga membeberkan beberapa kasus lainnya diantaranya ,

1 Pembangunan Pasar Janji Manahan Kec Dolok sebagai Satker Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kab Padang Lawas Utara dengan Pagu Rp 1.020.217.000,00 ,dan harga penawaran 1.007.298.000,00 sebagai pemenang yaitu Putra Langsa Perdana.

2 Lanjutan Pembangunan Pasar Matanggor dengan Sarana Pendukungnya di Kec Batang Honang sebagai Satker Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kab Padang Lawas Utara dengan Pagu Rp 14.000.000.000,00, dan harga penawaran Rp 13.925.861.000,00,sebagai pemenang yaitu PT Duta Utama Sumatera.

3 Lanjutan Rehabilitasi Pasar Lakkimat Kec Simangambat sebagai Satker Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kab Padang Lawas Utara dengan Pagu Rp 1.000.000.000,00 ,dan harga penawaran Rp 989.717.000,00, sebagai pemenang yaitu Bayo Pangibo.

4 Lanjutan Rehabilitasi Pasar Purbabangun Kec Portibi sebagai Satker Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kab Padang Lawas Utara dengan Pagu Rp 3.000.000.000,00 ,dan harga penawaran Rp 2.965.294.000,00, sebagai pemenang yaitu Rizky Perkasa.

5 Rehabilitasi Pasar Hiteurat Kec Halongonan sebagai Satker Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kab Padang Lawas Utara dengan Pagu Rp 1.000.000.000,00 ,dan harga penawaran Rp 990.102.000,00,sebagai pemenang yaitu CV Jaya Sakti.

6 Pembangunan Pasar Nagasaribu Kec Padang Bolak Tenggara sebagai Satker Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kab Padang Lawas Utara dengan Pagu Rp 3.500.000.000,00 dan harga penawaran Rp 3.457.224.000,00, sebagai pemenang yaitu PT Harida Jaya.

7 Pembangunan Pasar Aek Godang Kec Hulu Siapas sebagai Satker Dinas Perundistrian Dan Perdagangan Kab Padang Lawas Utara dengan Pagu Rp 3.800.000.000,00 dan harga penawaran Rp 3.762.493.000,00 sebagai pemenang yaitu Rizky Perkasa

Nilai anggaran ke 7 item ini sangatlah fantastik,namun hasilnya sangat jadi bahan perhatian serius, apa lagi kondisi hasil bangunan pasar Kosik Putih ,Kec Simangambat misalkan selain atap pada bocor,juga lantai dan rangka atap berbahan kayu dengan kondisi sekarat alias siaga satu..

Hasil proyek pasar Kosik Putih anggaran tahun 2012, tidak sedikit atap multiroofnya sudah rusak akibat rangkanya dari kayu, seharusnya rangka itu bahannya dari besi, sehingga kenyamanan bagi pengguna pasar tidak tenang jika hujan datang dan angin kencang, jembatan tersebut sama sekali tidak bisa di lalui oleh mobil,apalagi mobil yang bermuatan padahal angaran untuk proyek jembatan tersebut cukuplah ” fantastis ” dan seakan tak ada gunannya jembatan itu.

Lukman juga mengatakan, bahwa kelurga Bupati paluta kerap bermain proyek, dan proyeknya asal jadi, namun itu juga selalu diabaikan oleh DPRD Paluta, Kejaksaan dan Kepolisian setempat.

Proyek jalan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 Milyar dari APBD 2017 yang dikerjakan oleh CV Fitra di Sepanjang jalan dari Baringin Simangambat menuju Ujung Batu di duga mur up dan asal jadi

“Barusan ini saja, Proyek jalan yang menghabiskan anggaran sekitar Rp 1 Milyar dari APBD 2017 yang dikerjakan oleh CV Fitra di Sepanjang jalan dari Baringin Simangambat menuju Ujung Batu asal jadi , dan di duga itu di Mur Up, tapi kenapa semua pengawas dan penegak hukum di di sana Diam.” ucapnya.

Usai berorasi, alinasi Mahasiswa paluta Jakarta ini langsung menemui perwakilan KPK guna menyerahkan dokumentasi dan bukti – bukti dugaan korupsi Bupati Paluta.

Saat menyerahkan berkas – berkas dugaan Korupsi Bupati paluta, Lukman Siregar juga meminta KPK menyadap ponsel semua anggota DPRD Paluta karena Lukman menduga ada persekongkolan Bupati dan DPRD Paluta.

“Kami juga meminta KPK Menyadap semua nomor Ponsel anggota DPRD Paluta, ” Pinta Lukman Siregar.(Nanang)

Continue Reading
Click to comment

Kriminal

KPK Benarkan ada OTT di Dinas PUPR Bekasi

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com – Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini tim penindakan menyasar Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Sejak Minggu siang kemarin KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap sejumlah orang di Bekasi dan sekitarnya,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat dikonfirmasi, Senin (15/10/2018).

Basaria mengatakan, pihaknya mengamankan 10 orang yang terdiri dari unsur pejabat, PNS di Kabupaten Bekasi, serta pihak swasta. Mereka yang diamankan kini tengah menjalani pemeriksaan lanjutan.

“Kami menduga ada transaksi terkait proses perizinan properti di Bekasi,” kata Basaria.

Menurut Basaria, tim penindakan KPKmengamankan uang Rp 1 miliar dalam operasi senyap kali ini. Sejumlah ruangan pun ikut disegel.

“Sampai saat ini setidaknya lebih dari Rp 1 miliar dalam SGD dan Rupiah yang diamankan sebagai barang bukti,” kata Basaria.

KPK kini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang diamankan. Basaria berjanji akan membenerkan kegiatan OTT ini dalam waktu dekat.

“Karena tim masih di lapangan dan proses klarifikasi masih berjalan, kami belum bisa menyampaikan informasi lebih,” kata dia.

Sebelumnya, dikabarkan, tiga petugas dari KPK menyegel ruangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu sore sekitar pukul 17.00 WIB.

Petugas Pengamanan Dalam atau Pamdal Pemkab Bekasi ketika dikonfirmasi membenarkan kedatangan tiga orang dari lembaga antirasuah itu.

“Awalnya saat saya tanya mereka bilang mau ngecek ruang Pak Jamal (Kadis PUPR), Bu Neneng sama Bu Lina,” kata petugas Pamdal Pemkab Bekasi, Paiman di Cikarang.

Paiman yang saat itu tengah piket mengatakan ketiga orang itu terdiri atas dua pria dan satu wanita.

“Namanya Pak Puspo, Bu Elisa dan satu orang yang mengenakan kaos bertuliskan William. Mereka datang satu mobil, tapi saya tidak perhatikan mobilnya apa,” kata dia.

Ketiganya tidak banyak bicara saat memasuki ruangan lantai satu Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.(Willy)

Continue Reading

Kriminal

Mabes Polri Benarkan Tangkap Ketua DPRD Samarinda Alphad Di Bandara Soekarno Hatta

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Polisi menangkap Alphad Syarief, Ketua DPRD Samarinda, terkait dugaan tindak penipuan dan penggelapan.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto Benarkan Tangkap Ketua DPRD Samarinda

Alphad ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai melakukan perjalanan dari Singapura.

“Yang bersangkutan dua kali tidak hadir kemudian dicek di Samarinda juga tidak ada. Oleh sebab itu, penyidik mencari informasi, ternyata yang bersangkutan ada di Singapura,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Gedung Humas Polri, Jakarta, pada Kamis (11/10).

Alphad ditangkap pada 19 September lalu. Sayangnya, polisi belum bisa membeberkan detail mengenai transaksi dan penipuan apa yang dilakukan oleh Alfard.

Setyo hanya membeberkan nomor laporan dan pelapor yang tertera di Bareskrim saja.

“Ketika kembali dari Singapura dilakukan surat perintah penangkapan untuk membawa, sekarang ditahan di Mabes Polri. Berdasar LP B 1105/XI/2016/Bareskrim tanggal 3 November dengan pelapor Haji Adam Malik. Perkaranya penipuan dan penggelapan,” jelas Setyo.

Kasus ini ditangani oleh Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri. Sedangkan berkas dari kasus ini telah memasuki tahap 1 dan sudah dikirimkan ke jaksa.

Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari Alphad dan pengacaranya.(Willy)

Continue Reading

Daerah

Panit Reskrim Polsekta Kotapinang Pengembangan Hilangnya 4 Unit Leptop Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Labusel

Published

on

Pengurus Barang Dinas Perpuaatakaan Dan Kearsipan Afrini Riyanti Ritonga didampingi Nurhayati Hasibuan saat diwawancara,10/10. (Foto: Haryan)

Labusel, realitarakyat.com-Panit Reskrim Polsekta Kotapinang sedang pengembangan kasus hilangnya 4 (empat) unit leptop milik Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Labuhanbatu Selatan, LP : 177/X/2018/SPKT/SU/LBS/Sekta Kotapinang, (10/10/2018).

Panit 1 Reskrim Polsekta Kotapinang IPTU G. Saragih yang dihubungi realitarakyat.com terkait kehilangan barang di Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Labusel.

“BAP belum siap ke Polres, masih dalam pengembangan dan belum bisa dikabarkan. Nanti ya!, ujar Saragih.

Sementara Kapolsekta Kotapinang Kompol SM. Sitanggang belum dapat dihubungi. Petugas SPK Polsekta Kotapinang saat ditemaui,” Kapolsek lagi di Medan”.

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Labusel melalui Pengurus Barang Afrini Riyanti Ritonga PNS yang sudah bekerja selama 8 tahun.

“Kehilangan barang berupa 4 (empat) buah leptop; 2 (dua) unit merek Thosiba, 1 (satu) unit merek lenovo dan 1 (satu) unit merek Asus. Kehilangan diketahui hari senin 8/10/2018 sekitar 9.00 wib.

Taunya kehilangan dari teman,”leptop saya hilang”, kata teman-teman yang kehilangan.

Total kerugian berdasarkan kontrak tahun 2010, 2012, 2014, dan 2017 Rp. 58.270.000,00 (lima puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah). Pintu tidak ada yang rusak dan terkunci bagus. Kadis tidak ada (Kepala Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Labusel Kamaluddin Siregar, S. Pd”, jelas Riyanti yang didapingi staf honor Nurhayati Hasibuan.(Haryan).

Continue Reading

BERITA POPULER