Connect with us

Politik

Inilah Alasan Mujahid Terjun Ke Dunia Politik

Published

on

Bima, Realitarakyat. com. – Mujahid A Latief mengatakan bahwa pilihannya untuk terjun ke dalam dunia politik, salah satunya karena ingin mengabdi membantu menyelesaikan persoalan bangsa.

“Banyak orang tanya, kenapa masuk politik? Banyak orang masuk politik untuk cari ‘kerjaan’. Maaf, saya ini makin sibuk, makin ‘keteteran’ (dengan profesi saya),” kata Pengacara Fahri Hamzah, Mujahid A Latief di Sela – sela acara Sosialisasi 4 pilar bersama Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah di Donggo, Bima, Selasa (24/7/2018).

Hal itu diungkapkan calon legislatif DPR RI dapil 1 NTB, Pulau Sumbawa nomor urut 3 dari Partai Gerinda tersebut .

Akan tetapi, dia merasa tergugah melihat permasalahan sedemikian banyak yang dihadapi bangsa Indonesia, mulai dari penegakan hukum hingga kebijakan ekonomi, yang ternyata menciptakan kesenjangan sosial yang besar.

“Penegakan hukum harusnya dijalankan benar, kebijakan ekonomi dilakukan dengan baik agar tidak menciptakan kesenjangan sosial. Sekarang ini kan kesenjangan sosial makin lebar di Indonesia,” katanya.

Alasan itulah salah satu yang mendasari Pengacara Nasional putra Bima Mujahid A Latief masuk ke politik, dan keputusan yang diambilnya itu sudah bulat karena kepuasan batin untuk mengabdi merupakan salah satu tujuan dalam hidupnya.

“Hidup itu pilihan, materi bukan segalanya. Namun, kepuasan batin bisa mengabdi juga merupakan ‘destiny’ dalam suatu kehidupan,” katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia yang hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah masih sekitar 40 persen, padahal pendidikan menjadi salah satu aspek penting untuk memajukan bangsa.

“Itu (masalah pendidikan, red.) harus ‘diberesin’, korupsi harus diberantas, kemudian penegakan hukum dilakukan secara benar sehingga ada kenyamanan dan ada kejelasan bagi masyarakat,” ujar .

Sekilas Profil tentang Mujahid A Latief :

MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H. adalah lulusan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang dan memperoleh gelar Magister Hukum

dari Universitas Indonesia. Mempunyai keahlian di bidang hukum pidana

dan hukum bisnis serta memiliki kemampuan menangani sengketa

pertanahan dan properti, hak milik intelektual, ketenagakerjaan, kasus

imigrasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Mujahid mempunyai

pengalaman dalam penanganan perkara litigasi maupun non litigasi, serta

merupakan peneliti senior dan anggota Tim Eksaminasi hukum pada

sebuah lembaga hukum nasional.(Es)

Continue Reading
Click to comment

Politik

DPD: Budaya Politik Yang Baik Akan Bentuk Politisi Berintegritas

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam mengungkapkan bahwa secara umum lebih sulit melahirkan seorang politisi yang tangguh dan berintegritas dibandingkan dengan birokrat atau ASN yang baik.

“Melahirkan politisi yang tangguh dan punya integritas itu tidak gampang, kuncinya adalah konsistensi dan dalam budaya politik yang baik,” tegas Muqowam dalam diskusi kajian Pemilihan Kepala Daerah Langsung dan Tidak Langsung di Gedung Pakarti, Jakarta, Senin (15/10).

Muqowam menjelaskan bahwa pembentukan budaya politik tersebut berawal dari dasar hukum yang benar dan tradisi masyarakat yang baik “Kita tidak perlu buru-buru, tapi kita harus  mendekontruksikan secara benar dulu dasar hukumnya,” kata senator dari Jawa Tengah ini.

Presiden Institut Otonomi Daerah (I-OTDA) Djohermansyah Djohan mengatakan latar belakang dilangsungkannya acara tersebut yaitu melihat kondisi pilkada yang digelar secara langsung kembali ‘hopeless’ karena marak akan politik uang, kapasitas ‘governing’ kepala daerah tidak membaik karena rendahnya kreasi dan inovasi, korupsi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak kunjung usai.

“Acara ini bertujuan untuk  mengkaji dan mengevaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung dan tidak langsung serta solusi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ke depannya”, jelas Djohermansyah. Acara yang diselenggarakan oleh I-OTDA dan Ditjen Kemendagri tersebut menghadirkan Soni Sumarsono (Dirjen OTDA Kemendagri RI), sejumlah praktisi dan peneliti.

Dirjen OTDA Soni Sumarsono mengatakan bahwa untuk menghasilkan Kepala Daerah yang baik maka perlu adanya pengawalan proses demokrasi dan kontestasi politik yang bermartabat. Untuk mencapai kondisi tersebut Soni berpendapat pentingnya pendidikan politik. “Selama ini pendidikan politik diserahkan kepada partai, tapi apakah efektif? Saya kira jika I-Otda bisa membuat sekolah politik lintas partai untuk membangun pendidikan demokrasi yang bermartabat,” jelas Soni.

Sementara itu peneliti LIPI Firman Noor mengatakan bahwa pilkada langsung yang terjadi sekarang membutuhkan biaya politik tinggi, sehingga melahirkan tindakan korupsi. Data menunjukkan bahwa sejak 2006 jejak korupsi kepala daerah semakin meningkat.

“Parpol menjadi epicentrum pusat gempanya, tidak mampu mencetak kadernya yang berkualitas sehingga memakai cara lain yang instan,” ungkap Firman Noor.

Peneliti LIPI Siti Zuhro menambahkan bahwa fenomena yang terjadi sekarang diantaranya karena partai politik belum maksimal melaksanakan fungsinya sebagai pilar demokrasi, kesadaran politik rakyat pemilih belum memadai, masalah independensi /netralitas KPUD dan Panwas, politisasi birokrasi dan pemanfaatan fasilitas birokrasi untuk pilkada.

“Politik uang dan kekerabatan, serta pilkada yang belum disemarakkan oleh calon perseorangan. “Maka dari itu pilkada ke depan adalah pilkada yang efektif, efisien dan sarat pembelajaran yang mencerahkan masyarakat,” kata Siti Zuhro.

 

Continue Reading

Politik

OSO Minta IAPP Contoh Indonesia Atasi Konflik

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Perdamaian abadi di dunia yang digagas Universal Peace Federation (UPF) dan sejalan dengan pembukaan UUD NRI 1945, konstitusi negara Republik Indonesia. Sehingga sejak merdeka, Indoensia sudah menegaskan untuk berperan aktif melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Demikian disampaikan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) saat membuka International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP) di Indonesia di Gedung DPD/DPR/MPR RI Jakarta, Senin (15/10/2018).

Karena itu OSO yang juga Wakil Ketua MPR RI itu merasa senang menjadi bagian dengan terselenggaranya perdamaian abadi di dunia saat ini.

Apalagi, para founding fathers, pendiri bangsa ini meyakini Indonesia tidak perlu condong terhadap salah satu dari dua ideologi yang sedang berseteru pada saat itu. Yaitu, Rusia dan China dengan Amerika Serikat. “Tidak memilih ideologi bukan berarti kami tidak mempunyai ide dan gagasan untuk diperjuangkan, karena Indonesia memiliki ideologi alternatif sendiri,” tegas Senator asal Kalimantan Barat itu.

Justru kata Oesman, para founding fathers telah sempurna dalam menyusun unsur kemajemukan. Salah satu ciri khasnya yaitu membangun negara Indonesia dengan keragaman suku, bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan dalam lanskap ‘Bhinneka Tunggal Ika’.

Gotong Royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia adalah lafadz yang melahirkan Pancasila. “Karakter inilah yang menjadi perekat dari Bhinneka Tunggal Ika. Gotong Royong pula yang menampilkan kemajemukan sebagai keindahan,” tutur Oesman lagi.

Karena itu OSO berharap semoga di negara Indonesia, para aktivis dan pegiatnya menemukan inspirasi model-model alternatif solusi bagi negara-negara di dunia.

“Jadi, saya menyarankan IAPP untuk menggali sebanyak-banyaknya praktek-praktek kebangsaan yang sudah dilakukan Indonesia dalam menangani konflik sosial. Pemerintahan yang baik dan benar, serta solusi-solusi alternatif atas dampak-dampak negatif yang diciptakan modernisasi dan globalisasi itu sendiri,” pungkasnya.

Continue Reading

Politik

Di Depan IAPP Bamsoet: Pancasila Persatukan Indonesia

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo bangga karena Indonesia secara luas diakui sebagai model masyarakat yang demokratis. Hal itu karena Pancasila yang mempersatukan berbagai elemen bangsa.

Sebagai sebuah bangsa, Indonesia semakin matang, sejahtera, dan bisa memberikan dampak positif kepada dunia tentang bagaimana mengelola kedamaian dalam bingkai keragaman.

Demikian disampaikan Bamsoet saat membuka acara ‘Inaugural Conference International Association of Parliamentarians for Peace (IAPP)’ di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (15/10/18).

Semua itu kata politisi Golkar itu, karena Indonesia memiliki Pancasila yang mempersatukan berbagai elemen bangsa. Sehingga meski memiliki perbedaan keyakinan agama, tradisi, adat istiadat dan bahasa, tapi tetap dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO), Yasril Ananta Baharuddin (Chair IAPP Indonesia), Tageldin Hamad (Vice President Universal Peace Federation/UPF).

Dr. Chung Sik Yong (Regional Group Chairman, UPF  Asia Pacifif), Ek Nath Dhakal (Ex Minister of the Government of Nepal) dan Bhubaneswar Kalita (Member of Parliament of India, Chair IAPP India). Sejumlah tokoh nasional juga turut hadir seperti Agung Laksono (Mantan Ketua DPR RI) dan Jimly Asshiddiqie (mantan Ketua MK).

IAPP bertema ‘Diseminasi Lima Prinsip Pancasila dalam Menyikapi Tantangan Kritis’. Diharapkan konferensi IAPP mampu menyediakan platform untuk menemukan solusi bersama dalam meraih perdamaian dan kemakmuran bagi dunia.

“Jadi, Indonesia berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mewujudkan dunia yang lebih damai, makmur dan berkeadilan. Baik didalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, maupun Pancasila sebagai dasar Ideologi negara yang di dalamnya memuat nilai-nilai luhur bangsa,” kata Bamsoet.

Menurut Bamsoet, sila kedua Pancasila menyebutkan ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’. Hal ini mengandung unsur bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menghormati dan siap bekerjasama dengan bangsa lain.

Karena itu wajar jika Indonesia sudah empat kali dipercaya menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996, 2007-2008, dan 2019-2020.

“Dukungan yang luas terhadap keanggotaan Indonesia di DK PBB merupakan pengakuan masyarakat internasional terhadap peran dan kehadiran Indonesia dalam upaya menciptakan keamanan dan perdamaian, baik di kawasan maupun global,” ungkapnya.

Bamsoet berharap forum IAPP tak hanya berhenti pada diskusi maupun resolusi semata. Namun, perlu ada tindak lanjut dari setiap anggota parlemen yang tergabung untuk mendorong masing-masing negaranya dalam menjalankan kebijakan luar negeri yang berbasiskan perdamaian, keadilan, dan kemakmuran dunia.

“Sebagai perwakilan rakyat di masing-masing negara, anggota parlemen punya kewajiban moral untuk ikut menciptakan dunia yang lebih damai, adil dan makmur. Tanpa peran besar dari Parlemen, pemerintah di masing-masing negara tak akan bisa maksimal dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya,” pungkasnya.

 

Continue Reading

BERITA POPULER