Connect with us

Nasional

Nasib Mantan Walikota Jakpus Tak Jelas Pasca Di Pecat Anis Via Watshap

Published

on

Jakarta, Realitarakyat. com. – Mantan Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Mangara Pardede mengungkapkan dirinya menerima informasi pencopotan lewat telepon yang dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mangara menyampaikan telepon itu dilakukan Anies pada Rabu (4/7) malam, tepat satu hari sebelum pelantikan pejabat baru yang dilakukan pada Kamis (5/7).

“Tanggal 4 malam, jam 9 lewat 25 lah, itu ditelepon beliau (Anies) menyampaikan bahwa beliau akan melakukan penyegaran. Pak Mangara akan diganti,” kata Mangara saat dikonfirmasi, Selasa (17/7).

Setelah mendengar informasi itu, Mangara pun meminta izin kepada Anies untuk menyampaikan sesuatu.

Saat itu, kata Mangara, dirinya mengatakan jika diperkenankan ia ingin untuk mengambil pensiun. Sebab, saat ini Mangara berusia 59 tahun, artinya satu tahun lagi dirinya akan masuk usia pensiun.

Anies, lanjutnya, meminta dirinya untuk tak langsung pensiun, dan akan mencarikan jabatan baru setelah dicopot dari posisi Wali Kota Jakpus.

“Jangan dulu, jangan dulu. Kita cari solusi apa nanti kita ketemu, siap kalau dipanggil. Saya siap ketemu saya bilang,” ujar Mangara.

Mangara menuturkan usai pelantikan jabatan baru, dirinya diinformasikan akan dikumpulkan untuk membahas tentang jabatan baru yang akan diiembannya. Namun, hingga kini pertemuan tersebut belum juga terlaksana.

“Dua kali itu batal, sampai sekarang belum ada,” ucapnya.

Mangara pun menambahkan sampai saat ini dirinya tak mengemban jabatan apapun dan belum menerima Surat Keputusan (SK) pensiun.

“Saya belum lihat SKnya itu pensiun, tapi surat pensiun belum saya terima,” katanya.

Lebih dari itu, Mangara menyebut dirinya telah diundang oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memberikan keterangan tentang pencopotannya pada Senin (16/7) kemarin.

Kendati demikian, Mangara enggan menyampaikan apa keterangan yang ia berikan maupun hasil pertemuan yang ia lakukan dengan KASN.

“KASN menyampaikan tolong jangan dibuka keluar, silakan KASN yang ditanya tapi semua pertanyaan KASN saya sudah jawab,” ujarnya. (Wahyu)

Continue Reading
Click to comment

Nasional

Gubernur NTB Terpilih Zulkiflimansyah Yakin Atas Keputusan TGB Soal Status Bencana di NTB

Published

on

Jakarta, Realitarakyat.com.- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Terpilih DR Zulkiflimansyah membantah soal isu adanya perselisihan antara Dirinya dan KH TGB M Zainul Majdi Gubernur saat ini.

“Saya sama TGB baik – baik saja dan sejalan.” Ucap Gubernur NTB terpilih DR Zulkiflimansyah saat dimintai tanggapannya, Selasa (21/8/2018).

Lanjutnya, Soal permintaan saya kepada pemerintah pusat agar memberi kan status sebagai bencana nasional itu saya sdh lama.

“Itu pendapaat saya sdh lama, sebelum keputusan pemerintah,” Ucapnya.

Zulkiflimansyah juga mengatakan, soal apa keputusan Pemda NTB dirinya kurang mengerti.

“Hari ini saya nggak ikut rapatnya, akan tetapi saya yakin TGB dan pemerintah pusat punya banyak pertimbanagan sehingga status Bencana Nasional itu tidak dinaikkan.” Ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur terpilih ini mengatakan, Pemerintah Pusat harus meningkatkan status Bencana Lombok menjadi Bencana Nasional. Soalnya ini menimbulkan banyak korban. Sejauh ini tercatat 381 orang meninggal dunia.

“Kalau pemerintah punya hati dan perduli, gempa Lombok mestinya jadi bencana nasional,” kata Zulkieflimansyah dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (8/8/2018) yang lalu.

Zulkieflimansyah menyatakan kerusakan yang diakibatkan gempa ini begitu masif. Penduduk yang terkena dampak terpaksa tidur di luar ruangan. Padahal di antara mereka ada bayi, anak-anak, dan warga lanjut usia yang terpaksa ikut bertahan di luar ruangan.

Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, kenapa pemerintah Provinsi NTB tidak mau mendorong status darurat bencana gempa Lombok pada status bencana nasiaonal.

Dikatakan Syarifuddin, alasan terkuat ialah karena kekhawatiran pada dampak pariwisata yang dimiliki NTB juga pemulihan imagenya nanti.

“Sebenarnya, kita ingin ini semua menjadi bencana nasional karena dilihat dari korban, tingkat kerusakan memamg layak jadi bencana nasional. Tapi, setelah dipertimbangkan dari sisi kepariwisataan, tidak baik,” ungkapnya .

Lanjut Syafruddin, mengingat salah satu pengalaman di Bali ketika bencana itu disematkan sebagai status Bencana Nasional, justru mempunyai implikasi ekonomi yang buruk seperti travel warning bagi wisatawan yang kemudian kontraproduktif.

“Tapi meski bukan masuk bencana nasional, perhatian dan upaya pemerintah pusat tidak kalah besarnya dengan bencana nasional. Kita lihat sendiri perhatian pemerintah luar biasa,” katanya.

Akan tetapi Syafruddin optimis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana bisa berjalan dengan cepat dan baik.

“ Perpres akan keluar, yakinlah, semua kekuatan akan kita kerahkan ke NTB, jangan terlalu percaya berita Hoax yang mengatakan Presiden tidak peduli Terhadap Bencana Lombok, Justru Pak Presiden terus menerus memantau dan perintahkan agar secepatnya tangani gempa di Lombok.” Tutupnya.(Es)

Continue Reading

Nasional

Pemda NTB Resmi Perpanjang Tanggap Darurat dan Bersurat Minta Bantuan Ke Pemda Pemda Lain

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)sempat mengirim surat kepada gubernur seluruh Indonesia berisi permohonan bantuan keuangan untuk menangani dampak bencana gempa bumi di Pulau Lombok. Surat itu berkop Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan salinan surat yang diberikan Kemendagri kepada wartawan, surat Pemprov NTB tersebut bernomor 900/1206/BPKAD/2018 bersifat ‘segera’.

Surat ditandatangani Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin di Mataram, 6 Agustus lalu dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

surat menjelaskan bahwa gempa yang terjadi pada 29 Juli dan 5 Agustus di NTB berdampak luas di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram.

Pemprov NTB menetapkan status keadaan tanggap darurat di Pulau Lombok sesuai Keputusan Gubernur No. 360-611 tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 dan diperpanjang dengan Keputusan Gubernur No. 360-642 tahun 2018 tertanggal 5 Agustus.

Selain itu, dalam surat juga tertulis bahwa Pemprov NTB membutuhkan dana yang relatif besar.

“Kami mohon agar dapat diberikan bantuan keuangan untuk penanganan tanggap darurat dimaksud,” demikian bunyi penggalan surat tersebut.

Pihak Pemprov berharap bantuan bisa dikirim ke rekening kas umum daerah Provinsi NTB dengan nomor 001.21.05807 atas nama PT Bank NTB Cabang Utama Pejanggik.

Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo membenarkan keabsahan surat tersebut. “Betul itu dari Pemprov NTB,” katanya saat dikonfirmasi.

Sebelumnya juga beredar surat Kementerian Dalam Negeri bernomor 977/6131/SJ dan ditujukan kepada Gubernur KDH (kepala daerah) Provinsi.

Surat itu berisi permintaan menyalurkan bantuan keuangan kepada Pemprov NTB yang saat ini tengah menghadapi krisis akibat rangkaian gempa bumi yang mengguncang Lombok dan sekitarnya.

Tak Wajib Bantu NTB

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin menegaskan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota lain tidak wajib memberi bantuan kepada Pemerintah Provinsi NTB terkait gempa di Lombok.

Dia mengatakan hal tersebut menampik anggapan bahwa Mendagri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat edaran untuk mewajibkan pemerintah daerah lain membantu Pemprov NTB.

“Kita pastikan surat menteri itu tidak mewajibkan kepada daerah untuk memberi bantuan. Dikembalikan ke daerahnya sesuai dengan anggarannya,” kata Syarifuddin di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (21/8).

Syarifuddin mengatakan surat edaran yang diterbitkan Mendagri untuk memfasilitasi dan memandu pemda lain yang ingin memberikan bantuan kepada Pemprov NTB.

Dia mengatakan pemda yang ingin memberikan bantuan dapat menggunakan APBD masing-masing. Nantinya, bantuan dapat diambil dari pos anggaran belanja tak terduga. Bisa pula diambil dari saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya.

“Ini tidak wajib. Jangan sampai ini seakan Kemendagri mewajibkan kepada seluruh daerah,” kata Syafruddin.

Sementara itu, Hadi Prabowo mengklaim sudah ada separuh jumlah provinsi di Indonesia yang siap memberi bantuan keuangan kepada Pemprov NTB untuk menangani dampak bencana gempa.

“Jadi Pak Dirjen Otonomi Daerah sudah mencatat hampir lebih dari separuh [provinsi] mulai dibahas untuk membantu,” kata Hadi di kantornya.

Namun dia tidak merinci provinsi mana saja yang pasti akan memberikan bantuan. Hadi pun tidak memaparkan berapa perkiraan jumlah dana bantuan yang akan mengalir dari pemda lain ke pemprov NTB.

Meski begitu, Hadi yakin separuh provinsi yang berniat membantu NTB memiliki keuangan daerah yang sehat. Hanya tinggal dibahas dengan lembaga legislatif di provinsi masing-masing.

“Yang enggak bisa bantu, ya diam saja. Toh, kan tidak wajib,” kata Hadi.

Hadi menyambut baik separuh jumlah provinsi di Indonesia ingin membantu NTB. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk solidaritas antardaerah.

“Apalagi ini musibah. Kita juga dalam upaya tingkatkan persatuan kesatuan bangsa,” ujar Hadi.

Hadi memastikan bantuan keuangan juga tidak akan masuk ke rekening perorangan, melainkan langsung masuk kas Pemprov NTB.

Nantinya, dana bantuan akan masuk di pos bantuan keuangan dan dapat digunakan untuk menangani dampak gemba bumi yang terjadi di Pulau Lombok.

“Enggak ada yang masuk ke rekeningnya gubernur, enggak ada. Kalau gubernur, ya kena masalah,” ujar Hadi.(Es)

Continue Reading

Nasional

PDIP: Gempa Lombok Belum Penuhi Syarat Bencana Nasional

Published

on

Jakarta,Realitarakyat.com. – Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan jika musibah gempa yang terjadi di Lombok dan Bali masih belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ‘Bencana Nasional’.

“Syarat itu antara lain pemerintahan daerah yang tidak bisa berfungsi atau lumpuh, tidak ada akses ke sumber daya nasional, dan jika ada aturan yang menghambat penyaluran bantuan serta korban yang besar,” tegas Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Sementara untuk gempa Lombok kata Masinton, saat ini bantuan pemerintah dalam jumlah yang sangat besar terus mengalir, pemerintahan di NTB dari bupati sampai gubernur juga terus bergerak, dan luas wilayah gempa masih di sekitar NTB.

Bahkan pemerintah melalui Menkeu RI Sri Mulyani dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok dan wilayah lain di Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 4 triliun.

“Jadi, berbeda  dengan gempa dan tsunami Aceh yang menelan korban ratusan eibu jiawa, dan meliputi Aceh bahkan sampai ke Thailand, getaran gempanya,” jelas Masinton.

Gempa 5,9 skala richter di Yogyakarta pada 27 Mei pada tahun 2006 silam yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia dan terjadi hingga wilayah Jawa Tengah, tapi oleh Pak SBY tidak ditetapkan sebagai bencana nasional.

Padahal dari data BPBD Bantul, jumlah korban meninggal di wilayah Bantul ada 4.143 korban tewas, dengan jumlah rumah rusak total 71.763, rusak berat 71.372, rusak ringan 66.359 rumah.

Total korban meninggal gempa DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, seperti di Klaten, tercatat mencapai 5.782 orang lebih, 26.299 lebih luka berat dan ringan, 390.077 lebih rumah roboh akibat gempa waktu itu.

Dengan demikian Masinton berharap masyarakat bersabar di tengah pemerintah daerah dan pusat yang sedang menyelesaikan korban gempa sekarang ini, dan semoga tak ada gemnpa lagi. “Semoga semuanya segera beres dan selamat,” pungkasnya.

Continue Reading

BERITA POPULER