Yorrys Raweyai: Pemecatan Kader Tak Mencerminkan Paradigma Golkar Baru

Jakarta, liputan.co.id – ​Di tengah upaya mempersiapkan diri untuk kontestasi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, Partai Golkar kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial. Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) yang selama ini terkenal kritis terhadap berbagai kebijakan internal kepartaian, justru dipecat. Seakan mengulang kebiasaan buruk, elite politik Golkar tidak kunjung belajar pada masa lalunya.
Hal itu dikatakan Ketua Koordinator Bidang Polhukam DPP Golkar Yorrys Raweyai, dalam rilisnya, Minggu (3/9/2017), menyikapi pemecatan pentolan GMPG, Ahmad Doli Kurnia, dari keanggotaan Golkar yang selama ini menjadi tempat aktivitas politiknya.
Doli menurut Yorrys, bukanlah nama baru di arena perpolitikan Golkar. Beberapa kurun waktu terakhir, memang kader muda potensial tersebut sering memiliki pandangan dan pemikiran yang nampak berseberangan dengan suara-suara elitis di Golkar.
​Terlepas dari perbedaan pandangan politik, aksi pecat-memecat kata Yorrys bukan tradisi baru. Situasi internal politik kepartaian yang senantiasa menyajikan atmosfir dinamis, tidak bisa dibaca dan direspons dengan bijak. Karena pada kenyataannya, dinamika yang sedang berlangsung tersebut merupakan upaya bersama untuk mengangkat citra dan martabat partai, menjaga eksistensi hingga menjamin Golkar mampu meraih kejayaan di masa yang akan datang.
Menurut dia, ​bukankah suara-suara GMPG selama ini masih tetap berada dalam koridor kepartaian? Tidakkah aksi-aksi politik GMPG adalah semacam kegelisahan kader muda tentang suasana kepartaian yang seakan menutup mata terhadap realitas yang sedang melingkupinya? Lalu, sejak kapan kegelisahan tersebut menuai penghakiman dari elite Partai Golkar yang sama sekali tidak memberi ruang untuk bersuara dan berpendapat sebagai bagian dari mekanisme demokrasi?
​”Sebagai Pengurus DPP Partai Golkar, saya pun bertanya-tanya, atas dasar apa pemecatan tersebut dikeluarkan menjadi kebijakan DPP Partai Golkar. Bukankah Golkar punya mekanisme yang panjang dalam proses pengambilan keputusan, apalagi terkait penghilangan hak sebagai Anggota Partai?,” ujarnya.
​Merujuk pada Peraturan Organisasi DPP Golkar lanjutnya, mekanisme pengambilan keputusan terkait pelanggaran disiplin organisasi harus melalui Rapat Khusus yang melibatkan Koordinator Bidang Kepartaian, Bidang Polhukam, Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat.
“Tidak hanya itu, sesuai amanat Pasal 3, potensi pelanggaran berat yang melahirkan sanksi pemecatan sejatinya dilakukan melalui investigasi khusus yang melibatkan unsur-unsur di atas, bukan berdasarkan subjektivitas semata,” imbuhnya.
Selain itu, Yorrys mengingatkan bahwa ​Munaslub Partai Golkar yang digelar pada 2016 lalu telah melahirkan nahkoda baru. Arah politik partai tertua di negeri itu pun kembali kepada garis perjuangan dan jati dirinya, yakni mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai pemerintahan yang sah dan dipilih sesuai mekanisme yang demokratis.
Bahkan kata Yorrys, ​sejumlah kesepakatan politik pun diputuskan bersama melalui Munaslub tersebut. Termasuk komitmen Golkar dalam upaya pemberantasan korupsi dan narkoba. Partai Golkar memandang komitmen tersebut sebagai syarat utama yang akan menjamin terwujudnya Visi 2045 Partai Golkar.
“Karena itu, sejak awal saya memprediksi kebangkitan Partai Golkar yang sudah berada di depan mata. Apalagi, dampak konflik yang memanas pada tahun-tahun sebelumnya sempat membuat partai ini terkoyak dan tercabik hingga melahirkan friksi,” ujarnya.
Kini Golkar kembali dirundung masalah terkait ketua umumnya Setya Novanto, yang juga sebagai simbol partai, terlibat skandal E-KTP dengan status tersangka. Sejumlah pengurus teras kata Yorrys, juga mengalami hal serupa. Setelah Walikota Tegal, Sita Masitha, sebelumnya, KPK telah menahan Fahd A Arafiq, Markus Nari serta Ridwan Mukti.
“Sulit untuk memungkiri, kenyataan ini begitu getir untuk dirasakan oleh seluruh komponen kepartaian. Sebagai partai pendukung pemerintah dan telah mencalonkan Joko Widodo sebagai Presiden pada Pilpres 2019, seharusnya seluruh anasir kepartaian berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dan mengidentifikasi dirinya sebagaimana karakter kepemimpinan Joko Widodo itu sendiri,” katanya.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Berdasarkan hasil survei, ujar Yorrys, identifikasi Joko Widodo belum mampu direpresentasikan oleh Golkar. Karena itu pula, tingkat elektabilitas Golkar mengalami penurunan. Sementara partai lain yang notabene belum secara resmi mencalonkan Joko Widodo sebagai Presiden, justru menuai hasil peningkatan elektabilitas yang signifikan.
“Atas dasar itulah, kegelisahan memperoleh relevansinya. Ibarat pepatah, tidak mungkin ada asap tanpa ada api. Geliat kritisisme kader muda tidak terlepas dengan kondisi kepartaian yang cenderung abai, buta dan tuli dengan kenyataan yang menderanya. Di balik diamnya mayoritas kader Golkar yang sejatinya bersuara merespons kondisi partainya, kita sepatutnya berterima kasih kepada sekumpulan kader muda yang lepas dari berbagai kepentingan elitis, senantiasa menyuarakan idealismenya, meski memekakkan telinga sebagian pihak,” saran Yorrys.
Karena itu, dia mempertanyakan, entah apa yang ada dibenak para elite Golkar saat ini. “Kita patut mengurut dada, namun inilah kenyataan yang dihadapi oleh Partai Golkar. Dengan segelintir elite yang menutup mata dan telinga akan suara rakyat, tindakan sewenang-wenang berupa pemecatan ini sama sekali tidak mencerminkan Golkar dengan “Paradigma Golkar Baru” yang diusungnya,” tegas Yorrys.
Sementara di lain pihak imbuhnya, Partai Golkar sama sekali bergeming dengan sejumlah pihak yang saat ini sudah menyandang status tersangka dan ditahan oleh penegak hukum. “Pertanyaan saya, apakah mereka lebih bersikap disiplin dibandingkan kader muda tersebut?,” tanya Yorrys.
Masa lalu telah mewariskan sejarah bahwa pemecatan tidak pernah membuat partai ini berjaya. Sebaliknya, sejak era kepemimpinan Akbar Tanjung dan Aburizal Bakri, aksi pecat-memecat justru membuat Partai Golkar semakin terpuruk. “Perilaku tersebut menunjukkan Partai Golkar kembali mempraktikkan tabiat masa lalunya. Sebuah tradisi yang telah usang di era politik modern. Atas dasar itu, dengan kondisi dan situasi internal politik saat ini, rasa-rasanya kejayaan Partai Golkar hanya menyisakan harapan yang jauh dari kenyataan,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *